anggota komisi vii dpr ri irfan membayar pada perusahaan tambang pt vale indonesia untuk melepas tanah yang belum digunakan dan menyerahkan lahan itu terhadap pemerintah.
jangan tunggu hingga 2025 baru diberikan. nanti pemerintah akan panggil investor agar memanfaatkan lahan tersebut, papar irfan ketika pertemuan diantara pt vale indonesia, pemkab morowali serta pemprov sulawesi tengah yang dimediasi oleh komisi vii dpr ri di kota palu, rabu.
tahun 2025 adalah berakhirnya waktu kontrak karya pt vale indonesia selama tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung sejak tahun 1968.
saat ini angka lahan menganggur dan baru dipelajari dengan pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar selama sejumlah blok dalam kabupaten morowali, sulawesi tengah.
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi selama lahan seluas 190 ribu hektare tersebar pada sulawesi selatan, sulawesi sedang serta sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter mengatakan pihaknya siap melepas lahan dan belum dipilih.
dia justru mendesak pemkab morowali agar segeralah menunjuk calon investor supaya mengolah lahan menganggur itu. tentu saja dengan ketentuan berlaku, kata nico.
sementara itu, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, mengatakan pt vale indonesia supaya memegang teguh komitmennya agar turut mengembangkan daerah selama kurang lebih operasi pertambangan.
jangan cuma berdalih telah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr cuma menjadi pembius dan modus investasi, tutur politisi partai gerindra ini.